Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam Foto : Devi/mr

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton merupakan salah satu objek vital nasional yang menjadi pemasok listrik terbesar bagi Pulau Jawa dan Bali, yakni kurang lebih sebesar 17 persen. PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) sebagai salah satu operator PLTU Paiton telah dua kali mendapatkan Proper Emas, dan hal itu memang dianggap layak, karena PJB Paiton dinilai baik peran aktifnya dalam menjaga lingkungan alam sekitarnya.

“Biasanya kita melihat industri-industri usaha besar dan strategis yang kita temui seringkali melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan usahanya. Namun berbeda dengan yang ada di PLTU Paiton, dimana setelah kita melihat di lapangan, ternyata lingkungannya sangat bagus sekali. Sehingga  layak apabila mendapatkan Proper Emas,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (19/7/2019).

Ridwan mengatakan, implementasi pelaksanaan Corporate Social Responsibilities (CSR) PLTU Paiton terhadap  lingkungan hidup, maupun lingkungan di sekitar pabrik yang dilakukan oleh  PJB  telah dilakukan dengan baik. Lingkungan pantai yang ada sangat bagus dan tetap dijaga keindahannya, serta dijadikan objek wisata pantai, yang di dalamnya terdapat coral-coral yang selalu dirawat kelestariannya.

"Meski demikian masih ada sisi negatif yang terjadi, yaitu masih ada 600 kepala keluarga yang tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo, yang dekat dengan PLTU Paiton namun belum dapat merasakan dan menikmati pasokan aliran listrik. Ini sungguh ironis sekali," tandas polisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Indeks elektrifikasinya juga masih kecil, baru sebesar 88 persen, padahal tingkat nasional sudah mencapai 96 persen. Ridwan memastikan, hal itu akan menjadi perhatian Komisi VII DPR RI. Pihaknya akan meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terutama kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk segera mengambil langkah-langkah, agar ketimpangan keadilan masyarakat ini bisa segera diatasi.

“Sesungguhnya pembangunan yang dilakukan adalah untuk membawa kemakmuran, tetapi di lain pihak ada masyarakat yang merasakan ketidakadilan. Di sekitar mereka ada listrik yang besar dan mampu mengaliri kebutuhan listrik se-Jawa Bali, sementara di rumah mereka sendiri tidak memiliki aliran listrik,” tandas Ridwan.

Indonesia harus maju dengan makmur berkeadilan, lanjut Ridwan. "Hal itulah yang perlu untuk diperbaiki, dan ini juga merupakan masukan dari Bupati Probolinggo yang disampaikan langsung kepada kami," imbuh legislator dapil Jawa Timur V itu.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki  PLTU yang usianya telah mencapai seperempat abad. PLTU tersebut adalah Paiton unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 40 megawatt (mw), di Probolinggo, Jatim. PLTU Paiton unit 1 dan 2 dikelola oleh PT. PJB, anak usaha PT. PLN (Persero). Kawasan Paiton memiliki luas sekitar 400 hektar yang diapit Probolinggo dan Situbondo. Kawasan Paiton memiliki sembilan unit pembangkit dengan berbagai macam operator atau pengelola.

Meski pembangkit yang menggunakan batu bara sebagai sumber listrik ini sudah berusia tua, namun masih diandalkan untuk sistem kelistrikan Jawa-Bali. Bertahannya PLTU Paiton hingga saat ini karena inovasi yang telah dilakukan. Inovasi ini berhasil menjadikan Paiton salah satu pembangkit dengan status gangguan terendah di Indonesia, yaitu antara lain melakukan tindakan preventif seperti pemeliharaan peralatan secara berkelanjutan termasuk ketersediaan suku cadang, melakukan pemantauan proses secara terus menerus, dan pemantauan sistem lingkungan, diantaranya adalah dengan menjaga kebersihan air laut.

Dengan langkah-langkah tersebut, PJB Paiton memperoleh Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dua tahun berturut-turut, mulai 2017 dan 2018. Kategori Emas merupakan peringkat tertinggi bagi perusahaan dalam pengelolaan lingkungannya. Selain menjaga lingkungan, sejumlah program unggulan PJB Paiton yang memperoleh Proper Emas adalah pemberdayaan bagi nelayan dan petani. (dep/sf)